Tilang dan Soal Keadilan

Jika tak salah ingat, saya cuma sekali di”prit” polisi. Beberapa tahun lalu, pakai motor melewati pertigaan. Karena jalan saya lurus (ada jalan lain ke kanan), saya pikir saya bisa menerobos lampu merah (seperti belok kiri jalan terus). Kalau tak salah ingat juga, saya harus membayar seratus ribu rupiah. Lumayan bikin kesel juga, sih. Setelah itu belum pernah kena stop polisi lagi. Saya selalu berusaha tertib di jalan raya. Jika pun saya melanggar, itu pasti enggak sengaja.

Selama enam bulan terakhir, setelah pindah rumah, saya nyetir dari Ciputat ke Mampang. Anda tahu, sepanjang jalan Mampang, mau pagi atau sore, bahkan kadang sampai tengah malam, sering macet banget. Dan di sepanjang jalan itu ada jalur Transjakarta, yang disebut Busway itu. Jalur tersebut mestinya steril, hanya boleh dilalui Transjakarta. Ambulance mungkin boleh. Tapi yang lain-lain jelas enggak boleh. Saya selalu menghindari jalur steril itu, dengan sabar mau terjebak di kemacetan (solusinya sih, saya berusaha lewat jalur itu siang hari dan lewat jam 9 malam, agar tidak kena macet parah). Tapi percayalah, selama melewati jalur itu, sering banget saya lihat mobil pribadi menerobos jalur busway. Tapi dua yang paling sering adalah: metromini dan … mobil mewah!

Soal metromini, sepertinya nggak bisa komentar banyak. Semua jenis angkutan umum di Jakarta biang melanggar aturan lalu lintas. Tak hanya menerobos jalur busway, metromini dan mikrolet paling suka berhenti sembarang tempat dan malah enggak berhenti di halte. Tapi soal mobil mewah yang menerobos jalur busway, tiba-tiba saya kepikiran satu hal: berapa sih denda menerobos jalur busway?

Saya enggak tahu berapa persis denda tilang masuk jalur busway. Cari sana-sini, maksimal sekitar Rp. 500 ribu. Nah di sini masalahnya. Buat saya, kalau melanggar itu dan didenda 100 ribu saja pasti udah galau, 200 ribu pasti udah kesel dan marah-marah, 500 ribu? Itu pasti udah merasa bangkrut. Tapi untuk orang kaya sekali? Rp. 500 ribu mungkin seperti melemparkan 500 rupiah ke kotak pengemis di perempat jalan. Daripada terjebak macet, mending mereka masuk jalur busway. Syukur-syukur tak tertangkap polisi. Kalau tertangkap, maksimal denda paling banter 500 ribu. Buat mereka, gampang cari duit segitu.

Itulah kenapa, sambil nyetir, saya bercanda kepada istri: “Mestinya denda tilang itu disesuaikan dengan harga mobil. Kalau mobilnya murah, dendanya kecil. Kalau mobilnya mahal, dendanya mahal. Itu baru adil.”

Di sinilah, kita memang dihadapkan kepada problem “keadilan”. Ada dua jenis “keadilan”: proporsional dan sama-rata. Proporsional itu seperti pajak: semakin kaya, pajakmu semakin besar; atau seperti pemilu: semakin banyak suara, semakin banyak kursi yang diperoleh di dewan. Sementara sama-rata: nggak peduli siapa pun kamu, dapatnya sama saja. Seperti hidup: mau kaya, mau miskin, kamu hidup sekali dan mati sekali.

Saya tak tahu pasti mana yang lebih adil dalam soal denda tilang. Tapi saya merasa, kalau kamu kaya sekali dan ditilang karena masuk jalur busway untuk menghindari macet sebesar Rp. 500 ribu, kamu dengan gampang akan membayarnya dan percayalah, tak akan kapok melakukan kesalahan yang sama kembali. Kamu mungkin lebih milih didenda sebesar itu daripada membuang waktu di kemacetan. Atau denda tilang memang tidak ditujukan agar pelanggar kapok, tapi sekadar untuk mencari pemasukan pemerintah non-pajak? Enggak tahu, deh!

2 comments on “Tilang dan Soal Keadilan

  1. Teguh Bayu says:

    saya ketilang krn gak pake helm kena 60.000 trus dikembaliin 10.000 sama polisinya hahahaha

    50 ribu aja udah merasa rugi bgt apa lagi 500 ribu…
    mendingan ane jalan kakai aje dah

  2. N3 Sofiatun says:

    Ringan tapi menarik sekali analisamu. Sepakat banget tuh ttg keadilan yg proportional dan sama rata. :-)

Comments are closed.