Buku dan Kesusastraan Bukan Kartu Pos

Catatan dari London Book Fair, 2015

Banyak orang masih sering berpikir buku, khususnya kesusastraan, sebagaimana mereka berpikir mengenai kartu pos, terutama dalam hubungannya dengan orang/negeri asing. Lama saya juga sering terjebak dalam pikiran semacam itu. Seperti kita tahu, kartu pos sering berfungsi sebagai sejenis memento. Kita berada di satu tempat, lalu mengirimkan kartu pos yang berhubungan dengan tempat itu kepada seseorang yang kita anggap penting. Pesannya jelas: saya pernah ada di sini, kamu bisa mengenali tempat (suasana) yang saya alami, dengan melihat kartu pos yang saya kirim.

Dengan kacamata seperti itu, buku ditempatkan sebagai sejenis memento yang sama: jika ingin mengetahui Indonesia, bacalah buku (atau kesusastraan) Indonesia. Para penulis buku atau siapa pun yang terlibat dalam penerbitan buku, juga melihat dengan cara serupa: saya ingin memperkenalkan negeri saya, Indonesia, melalui buku ini. Lihatlah, ini orang-orang Indonesia, ini kebudayaan kami, ini sejarah kami. Disampaikan dalam bentuk novel atau puisi. Bacalah, dengan cara seperti itu, Anda akan mengenali kami.

Hal ini diperkuat dengan stereotif yang telah lama berlaku, seperti “buku merupakan jendela dunia”, yang bukankah sama persis dengan fungsi kartu pos? Atau bahkan prangko? Bahkan dengan bentuknya yang persegi, kartu pos jauh lebih mirip “jendela dunia” tersebut. Atau lihat kutipan semacam “Dunia ini buku, yang tak pernah berpergian hanya membaca satu halaman buku” (dari Augustine Hippo), yang pengertiannya juga bisa dibalik.

Tahun ini Indonesia akan menjadi tamu kehormatan di ajang Frankfurt Book Fair, Oktober 2015 (dan diawali dengan keiikutsertaan di pameran buku Leipzig, Bologna dan London yang baru saja usai). Mengambil tema “17.000 Islands of Imagination”, kita ingin memperkenalkan 17.000 pulau Indonesia, dengan beragam kebudayaan, etnik, ras, kekayaan alam (dan lain sebagainya, termasuk khayalan-khayalannya). Kita akan datang ke sana untuk “memperkenalkan” Indonesia, melalui buku.

Apakah ada yang salah dengan hal itu? Sebenarnya tidak bisa dibilang salah, sebagaimana kita memang bisa memperlakukan buku dengan cara seperti itu. Tapi kunjungan saya ke London Book Fair, 14-16 April yang lalu memberi saya sudut pandang yang berbeda, dan menyadarkan saya tentang hal penting yang seharusnya saya sadari secara alamiah. Tentang kenapa buku ditulis, kenapa para penulis memutuskan menulis buku, dan tentu saja tentang bagaimana pada akhirnya buku-buku dibaca.

Di pameran buku yang sering disebut Olimpiade-nya buku (terbesar kedua setelah Frankfurt), saya berkesempatan bertemu dengan orang-orang perbukuan dari beberapa negara. Bahkan ikut pesta kecil yang dipenuhi penulis, penerjemah, editor, agensi dari berbagai negara. Tentu saya tak mungkin berkenalan dengan semua orang, tapi satu-dua teman baru bisa membawa percakapan yang lebih panjang dan serius.

Salah satu teman berbincang saya adalah seorang penerjemah Korea-Inggris, sekaligus seorang editor dari satu penerbit di London, yang banyak menerbitkan karya-karya sastra dari wilayah Asia. Awalnya perbincangan kami dimulai dengan memperbandingkan keadaan kesusastraan Indonesia dan Korea (maksudnya Korea Selatan), di mana kami sepakat, dengan begitu banyak potensi, sejarah panjang, keunikan masing-masing, kedua negara itu praktis tak terlihat dalam peta kesusastraan dunia.

Bahkan khusus untuk Korea, keadaan itu semakin mencolok jika dibandingkan fenomena musik pop (siapa yang tak kenal Super Junior atau Girls’ Generation?) dan film mereka (siapa tak kenal Park Chan Wook atau Kim Ki-duk?), yang tak hanya merajai pasar lokal, tapi juga diakui di dunia.

“Pemerintah Korea menggelontorkan banyak uang untuk memperkenalkan kesusastraannya. Subsidi diberikan untuk penerjemahan maupun penerbitan di luar negeri. Bahkan penulis-penulis asing diundang untuk residensi di Korea,” kata teman berbincang saya (saya mampir ke stand Korea Selatan, dan memang mereka mempromosikan kesusastraannya dengan penuh semangat), “Meskipun begitu, kadang saya merasa pemerintah Korea tidak mengerti kesusastraan mereka sendiri.” Ia kemudian memandang saya agak lama, seperti menunggu saya berkomentar. Tapi karena saya tak mengatakan apa pun, ia sendiri yang menambahkan, “Mungkin itu pula yang terjadi dengan pemerintah Indonesia. Siapa pun yang memegang kebijakan, mungkin tak mengerti kesusastraan secara umum, atau kesusastraan Indonesia secara khusus.”

Saya tak bisa menebak apa yang ada di pikiran pemegang kebijakan di Indonesia, tapi mungkin ia benar.

Apa yang dimaksudnya dengan “tidak mengerti” adalah: kadang-kadang mereka (pemegang kebijakan) berpikir menjual buku atau kesusastraan seperti menjual potensi pariwisata. Itu seperti kita membaca sastra Jepang dan yang kita peroleh melulu tentang kimono, teh, samurai, bunga sakura di musim semi. Itu hal yang sama terjadi di Korea, katanya. “Dan bagaimana dengan Indonesia?” tanya saya. Ia menjawab, “Sebagai pembaca sastra, saya tak ingin membaca apa pun tentang batik, keris, wayang, Borobudur, atau Bali. Atau komodo. Saya sudah tahu soal itu, kalau mau lebih tahu, saya akan baca buku lain.”

Percakapan itu sedikit banyak menampar saya. Batik, keris, wayang, Borobudur, Bali (dan bisa ditambahkan banyak hal lainnya), merupakan hal-hal yang sangat dibanggakan orang Indonesia. Dan kita sering berpikir, jika kita ingin menjual Indonesia, menjual kesusastraan Indonesia, kita bisa menjual hal-hal itu. Kita tak pernah sadar hal itu bisa menjerumuskan kita ke dalam stereotif tentang Indonesia.

“Tidak. Buku dan kesusastraan bukan kartu pos.”

Saya harus pergi jauh ke London, berbincang dengan orang asing, untuk memperoleh tonjokan keras semacam itu. Untuk kembali ke kesadaran bahwa buku pada dasarnya adalah mengenai gagasan, mengenai dialog. Mengenai “menciptakan Borobudur” yang lain. Borobudur merupakan sumbangan Indonesia untuk dunia. Para penulis Indonesia, jika dunia ingin kembali “membaca” Indonesia, sudah seharusnya memberikan sumbangan yang lain. Lebih agung dari Borobudur, melebihi apa yang sudah diciptakan nenek moyang kita.

Tentu saja pameran buku pada akhirnya memang pameran dagang. Ia berbeda dengan festival sastra, misalnya. Di sana siapa pun mencoba berjualan, atau membeli.

Meskipun begitu, jika memang tujuan utamanya memperkenalkan Indonesia, kebudayaannya, kekayaan alamnya, khayalan-khayalannya … dan pada akhirnya berharap orang berkunjung kemari, pameran pariwisata di tangan Departemen Pariwisata barangkali akan jauh lebih cocok dan lebih efektif. Di pameran buku, kita menjual dan membeli buku, dan artinya, kita menjual dan membeli gagasan. Kita berdialog.

Bagi saya, menawarkan konsep “puisi sebagai mantra” dari Sutardji Calzoum Bachri (semoga ia selalu diberi kesehatan yang baik), dalam konteks dadaisme atau pascamodern, misalnya, jauh lebih menarik sebagai jualan dalam dialog kesusastraan/perbukuan semacam ini, ketimbang memperkenalkan sejarah literasi Indonesia secara umum sejak zaman prasasti dituliskan hingga penulis paling kontemporer. Terlepas gagasan itu masih laku atau tidak. Atau apa gagasan para penulis dan intelektual kita mengenai problem dunia seperti terorisme dan fundamentalisme (problem yang juga kita hadapi)?

Sekali lagi, bisa saja memang buku dilihat dan diperlakukan seperti kartu pos. Jika seseorang membaca buku atau kesusastraan Indonesia dengan harapan mengenal Indonesia (dalam banyak aspeknya), pemerintah mungkin akan senang. Tapi para penulis, saya yakin setidaknya kebanyakan penulis, akan lebih senang jika karyanya dibaca sesederhana karena buku itu menarik, karena gagasannya diperlukan si pembaca. Sebagaimana kita membaca Moby Dick dan tak ambil pusing Herman Melville itu orang Amerika.

Menjual buku dan kesusastraan di pameran buku luar negeri tanpa membawa-bawa nama “Indonesia” mungkin sesuatu yang tak bisa dibayangkan, terutama oleh para pemegang kebijakan. Apalagi uang yang dipergunakan merupakan uang negara yang berasal dari pajak. Dan mungkin karena itu, kita masih jauh dan jalan masih panjang, mengharapkan dunia membaca karya anak bangsa ini semata-mata karena karya itu hebat, tanpa embel-embel “karena ditulis oleh penulis Indonesia”. Apalagi dibaca hanya karena ingin mengetahui tentang Indonesia, seolah-olah karya sastra sejenis buku panduan semacam Lonely Planet.

Saya barangkali termasuk penulis yang masih berpikir tentang kartu pos, dan perlu terus-menerus disadarkan, bahwa buku dan kesusastraan lebih dari sekadar itu.

Esai ini diterbitkan pertama kali di Jawa Pos, 31 Mei 2015